SOKOGURU, ROMA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, melontarkan protes saat salah satu anggota parlemen Inggris menyinggung kondisi hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Aksi protes Irine Yusiana terjadi dalam Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue yang digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Jumat (20/6/2025).

Anggota legislatif Inggris dalam sesi General Debate meminta agar Indonesia membuka akses ke wilayah Papua yang diklaim ditutup sejak era Presiden Joko Widodo. 

Baca juga: Viral! Korban Pemerkosaan Malah Dilecehkan Polisi Saat Lapor, DPR: Ini Gagal Totalnya Sistem Hukum

Merespons hal ini, Irine menolak tudingan tanpa dasar tersebut. “Apa yang Anda sampaikan terkait HAM di Papua merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” ucapnya. 

“Forum ini bukan platform propaganda yang melemahkan kedaulatan kami,” tegas Irine di hadapan ratusan parlemen dunia.

Baca juga: Opini: Raja Ampat Terancam Tambang: Jangan Tukar Surga Wisata Papua dengan Janji Industri

Irine kemudian menegaskan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi landasan kebijakan inklusif dan partisipatif di Indonesia. 

DPR RI: Pemerintah Melindungi Hak Minoritas

Ia memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam melindungi hak minoritas agama, membina dialog lintas iman, serta mengesahkan undang-undang kebebasan beragama sebelum terbentuknya sektor legislatif.

Baca juga: Aksi Tolak MBG di Papua Diwarnai Kekerasan, Polisi dan ASN Diduga Langgar Hak Anak

“Dialog memperkuat kepercayaan, melindungi hak minoritas, dan mendorong harmoni di tengah keberagaman bangsa kami,” tambah legislator PDIP dari Maluku Utara itu.

Lebih jauh, Irine menyerukan pentingnya kerangka hukum yang diperkuat dan kerja sama antar-agama untuk meredam perpecahan sektarian. 

Menurut Irine, parlemen Indonesia berperan aktif memastikan masyarakat beragam hidup berdampingan dan dilindungi dari diskriminasi. (*)